logo

"Berwawasan Konservasi, Bereputasi Internasional, & Berkarakter Pancasila"

Menjadi Fakultas Hukum Berwawasan Konservasi, Bereputasi Internasional, dan Berkarakter Pancasila

Dosen dan Mahasiswa FH Unnes, Ikuti FGD Tipikor di Semarang

FH.UNNES.AC.ID – Semarang. Kasus tindak pidana korupsi pada kasus Pragsono menarik perhatian publik lantaran pada putusan Hakim ternyata ditemuka beberapa ketidaktepatan. Hal inilah yang mendorong Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Unnes mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Bedah Kasus Hasil Perekaman Sidang Tindak Pidana Korupsi: Pragsono, di Fakultas Hukum Undip Semrang. Anis Widayati SH MH dan Bagus Hendardi Kusuma SH MH, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unnes, hadir dalam kegiatan tersebut.

Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom, M. Fajar Saka, S.H., M.H., Dr. Umi Rozah. S.H., M.Hum., Dr Pujiyono, S.H., M.Hum., hadir sebagai Analis dalam kasus tersebut. Sementara itu, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., sebagai Reviewer pada paparan kasus tersebut.

Putusan Hakim yang Tidak Tepat

Fajar Saka, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam putusan perkara Hakim Pragsono pada pengadilan negeri dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun, dan dalam putusan banding pengadilan tinggi menjatuhi hukuman pidana penjara 6 tahun yang mana lebih berat 1 tahun dari putusan pidana pada pengadilan negeri. Sedangkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan jauh lebih berat dari pada putusan pengadilan tinggi yaitu 11 tahun pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurut fajar putusan majelis hakim tingkat pertama dianggap sudah tepat. Selanjutnya putusan Dari Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, majelis hakim tidak menyebutkan dasar pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga sampai pada putusan menambah lamanya hukuman bagi terdakwa. Putusan Mahkamah Agung untuk memperberat hukuman telah mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya adalah kedudukan terdakwa selaku penegak hukum. Namun perlu dicermati bahwa dalam putusan MA terdapat kekeliruan penulisan pertimbangan hukum yang meskipun dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan namun dapat menjadi alasan ketidakjelasan dasar pemidanaan bagi terdakwa.

Sedangkan Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom, menyatakan bahwa pada putusan tingkat pertama alasan-alasan yang meringankan dianggap terlalu subjektif karena yang memeriksa adalah kawan sesama hakim dan kutipan dalam putusan juga tanpa menyebutkan sumber lengkap. Menurut Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa jaksa menghadapi keraguan atau ketidakpastian mengenai pasal mana yang tepat untuk didakwakan, pasal 6 (1) huruf a tidak perlu disertakan dalam dakwaan alternatif ke dua karena pasal ini lebih tepat untuk pelaku suap aktif kepada hakim. Majelis hakim tingkat banding mengambil alih semua pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama menjadi pertimbangan sendiri, dan hanya mengubah atau menambahkan pidana penjara menjadi 6 tahun. Seharusnya majelis hakim pengadilan tinggi memberikan pertimbangan sendiri sebagai dasar untuk memperberat pidana yang dijatuhkan. Dalam kasus ini pelaku adalah seorang hakim yang mana membuat nilai-nilai moral dalam tatanan hukum masyarakat telah terlukai. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dapat menjadi upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan.

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi FH Undip, mengatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan, kekurangannya hanyalah penentuan lama dn besarnya tuntutan pidana tidak disertai pertimbangan yang mendalam. Putusan Pegadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang dengan pidana 5 tahun penjara dan pengadilan tinggi menaikkan menjadi 6 tahun dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi karena tidak didasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional. Sedangkan untuk putusan Mahkamah Agung dianggap tidak bertentangan dengan aturan pemidanaan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan didasarkan argumentasi yang jelas dan mendalam. Dalam pencermatan dari hasil perekaman persidangan menunjukkan adanya sikap hakim yang kurang tegas kurang profesional dan terkesan tidak sungguh-sungguh karena yang diadili adalah koleganya. Hal demikian nampak dari gesture, cara menanya dan ketidak seriusan dalam sidang.

Agak berbeda dengan beberapa pemapar sebelumnya, Prof. Dr. Nyoman justru mengatakan bahwa Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi hanya kurang mempertimbangkan aspek yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan pidana. Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana mengakui bahwa berat ringannya pidana bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Agung (Judex Yuris) tetapi sudah melakukan terobosan secara kasuistis menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung terdahulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Quote

Saiyek Saeka Praya

Pekerjaan berat dilakukan dengan kebersamaan pasti akan terasa ringan (Saiyek saeka praya)

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

Guru Besar

2016-03-14T15:19:08-07:00

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

Guru Besar

Pekerjaan berat dilakukan dengan kebersamaan pasti akan terasa ringan (Saiyek saeka praya)

Strategi Hidup

Ketenangan, Kesabaran dan Keikhlasan untuk Ibadah Adalah Awal Kebahagiaan Yang Sesungguhnya

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

Dekan

2016-03-14T15:19:18-07:00

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

Dekan

Ketenangan, Kesabaran dan Keikhlasan untuk Ibadah Adalah Awal Kebahagiaan Yang Sesungguhnya