Klinik Hukum

Klinik Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak FH Unnes dirintis dan didirikan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Klinik ini didirikan dengan latar belakang bertambahnya kualitas dan kuantitas kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di sekitar kota Semarang. Hal tersebut sebagai akibat pola asuh anak, perceraian orangtua, perebutan pengasuhan anak hingga kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Klinik Hukum Lingkungan dan Kehutanan adalah klinik yang memusatkan diri pada pelayanan dalam membantu pemerintah dan masyarakat merumuskan kebijakan tentang lingkungan dan kehutanan, melakukan kajian kebijakan lingkungan dan kehutanan, memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian masalah dan sengketa lingkungan dan kehutanan, penyusunan rencana strategis dan rencana aksi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ingkungan hidup dan kehutanan, upaya pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan kehutanan serta  kajian keilmuah hukum lingkungan dan kehutanan.

Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan baik dilihat secara individual, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Tanah menjadi ajang perebutan kepentingan baik individu, masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal. Masalah pertanahan semakin beragam dan kompleks baik dari aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Masyarakat memerlukan kepedulian sivitas akademika untuk ikut ambil bagian mengurai dan menyelesaikan masalah pertanahan dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan

Membekali mahasiswa agar memiliki knowledge, skill, dan value terhadap masalah pertanahan, agar mampu berkontribusi bagi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan di masyarakat

Kegiatan

• Melakukan penyuluhan pertanahan ke masyarakat
• Melakukan praktik advokasi kepada masyarakat yang menghadapi masalah pertanahan

Mitra Kerjasama

• Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah

Klinik Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UNNES adalah wadah keilmuan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam dan mengembangkan ilmu dengan praktek secara nyata dan membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan kekayaan intelektual mulai dari permohonan pendaftaran sampai dengan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dengan berbekal teori-teori.

Klinik hukum dan advokasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu klinik hukum yang ikut berusaha untuk memajukan, mendorong, meningkatkan dan memberikan bantuan, dan advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, dan sosial-budaya.

Klinik Hukum Ketenagakerjaan adalah Klinik  Hukum dalam lingkup hukum ketenagakerjaan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan pemerintah. Klinik hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk :

• Media pengembangan diri mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang hukum ketenagakerjaan.
• Media bagi mahasiswa untuk mengetahui cara memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang telah diperolehnya selama perkuliahan.
• Media pengaduan masyarakat atau konsultasi atas perselisihan hubungan industrial
• Media sosialisasi dan pendampingan hukum oleh dosen dan mahasiswa bagi buruh atau pekerja migran dalam hal perlindungan hukum atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Dengan pengalaman yang diperoleh melalui program ini akan meningkatkan kepekaan para mahasiswa dalam menerapkan hukum terhadap masalah ketenagakerjaan yang terjadi di masyarakat.

Klinik Hukum Perancangan Perundang-undangan Fakultas Hukum UNNES merupakan salah satu klinik hukum yang kegiatannya terfokus pada pengembangan keilmuan perancangan perundangundangan.

Klinik Hukum Perancangan Perundangundangan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperdalam teori perundangundangan sekaligus berkesempatan untuk terlibat dalam praktik pembentukan peraturan perundangundangan. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah dilakukan oleh Klinik Hukum Perancangan Perundang-undangan antara lain:

• Mengadakan seminar dan pelatihan Perancangan Perundang-undangan dengan naradumber dari akademisi, pemerintah daerah maupun perancang Kemenkumham setiap tahun.
• Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Desa di Desa Mitra Klinik Hukum.
• Mengadakan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Mitra Klinik Hukum.
• Mengadakan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pendidikan Anti Korupsi