Sekaran. Kota Semarang, 50229

Bring The Justice Through International Recognition

02486008700 Ext 800

[email protected]

Sekaran Gunungpati

Kota Semarang, 50229

07.00 s.d 16.00

Senin s.d Jumat

024-86008700 Ext 800

[email protected]

Sekaran Gunungpati

Kota Semarang 50229

07:00 - 16:00

Senin s.d Jumat

Menjadi Fakultas Hukum Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional

FH UNNES dan Sekda Kab Wonosobo adakan Kegiatan FGD Harmonisasi Perundang-undangan

FH.UNNES.AC.ID – Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah mengadakan kegiatan Forum Group Discussion Harmonisasi Perundang-undangan, Jumat (24/6) bertempat di Ruang Rapat KRT Mangoen Koesoemo Sekda Wonosobo Jawa Tengah.

Hadir dalam acara tersebut, Dekan FH UNNES Dr Rodiyah SPd SH MSi dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum. Dari Sekretaris Daerah Wonosobo hadir Bapak Drs. Muhammad Aziz Wijaya MSi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum M Nurwahid SH dan seluruh tim pengelola JDIH Kabupaten Wonosobo.

Dalam sambutanya Dekan Dr Rodiyah menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Wonosobo.

“Saya mewakili Pimpinan Fakultas dan UNNES, menyampaikan ucapakan terima kasih kepada jajaran pimpinan sekteraris daerah kabupaten wonosobo yang telah memberikan sambutan hangat dan sekaligus diberikan kesempatan untuk melaksanakan Forum Group Discussion membahas Harmonisasi Perundang-undangan”, ujar Rodiyah dalam sambutannnya.

Penandatangan Kerjasama kedua instansi

Dekan Rodiyah juga menambahkan bawah kegiatan FGD ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tri dharma yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tri dharma yang harus dilaksanaan oleh perguruan tinggi”, tutup Dekan dalam sambutannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr Rodiyah tentang Mewujudkan Hukum Nasional Terpadu Efektif melalui Perda dan diskusi. Kemudian diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan kedua lembaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

X