logo

(024) 8507891

fh@mail.unnes.ac.id

Sekaran Gunungpati

Kota Semarang, 50229

07:00 - 16:00

Senin s.d Jumat

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Menjadi Fakultas Hukum Berwawasan Konservasi, Bereputasi Internasional, dan Berkarakter Pancasila.

Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Ala Pejabat Kita

PUBLIK kembali dikejutkan dengan berita operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap IG,salah seorang pejabat tinggi negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait impor gula. Kasus ini mengingatkan kita kembali pada kasus LHI beberapa waktu silam yang kala menjabat sebagai petinggi salah satu partai politik justru terjerat kasus impor daging sapi.

Pada kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait impor gula yang melibatkan IG, agaknya publik sulit menemukan korelasi antara Anggota DPD dengan urusan impor gula, baik dari segi tugas maupun kewenangan DPD itu sendiri. Sehingga, dapat dipastikan bahwa kasus tersebut tidak terkait dengan DPD sebagai sebuah institusi negara namun hanya persoalan oknum anggota DPD itu sendiri.

Kasus yang menimpa IG—jika merujuk kepadaUnited Nation Convention Against Corruption (UNCAC 2003)—dikatakan sebagai sebuah trading in influence atau perdagangan pengaruh. Trading in influence berdasarkan UNCAC tersebut dikategorikan termasuk dalam tindak pidana korupsi. Persoalan yang muncul kemudian, meskipun trading in influence ini dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi, dan UNCAC sendiri sudah diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006, namun pengaturan perihal trading in influence belum diatur secara jelas di dalam hukum pidana positif di Indonesia. Sehingga hal ini menjadikan trading in influence meskipun disebut sebagai salah satu tindak pidana korupsi namun sanksi pidanyanya belum ada. Fakta inilah yang menjadi salah satu permasalahan subtantif dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pola perdagangan pengaruh di Indonesia, sebagaimana disebut dalam penelitian ICW dan YLBHI ada tiga pola, pertama pola vertikal, merupakan pola memperdagangkan pengaruh atas dasar kekuasaan yang dimilikinya; kedua pola vertikal dengan perantara broker, yaitu memperdagangkan pengaruh dengan perantara broker; ketiga pola horizontal, yaitu perdagangan pengaruh yang dilakukan melalui perantara orang berpengaruh yang merangkap calo untuk mempengaruhi penyelenggara negara.

Dari keterangan konferensi pers KPK (17/09/2016), pola perdagangan pengaruh yang dilakukan IG merupakan pola ketiga, dimana IG berperan sebagai orang yang berpengaruh yaitu Ketua DPD yang diduga akan mempengaruhi pejabat Bulog untuk memberi jatah impor gula kepada tersangka lain yaitu pengusaha XXS dan MMI. Pola ini yang juga dilakukan oleh LHI sebagai ketua partai dalam kasus impor daging sapi dan sudah divonis 18 tahun penjara.

Jika bangsa ini mau jujur, maka pola perdangangan pengaruh melalui perantara orang penting untuk mempengaruhi pejabat dalam mengambil kebijakan, merupakan hal yang sudah sangat sering terjadi, bahkan merupakan hal yang dianggap biasa.

Kebiasaan melobi pejabat dengan memberi imbalan, gratifikasi, maupun melalui pengaruh dari orang lain yang berpengaruh sudah dianggap hal yang biasa dan tidak melanggar hukum. Inilah tantangan terbesar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Merubah sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan bahkan dianggap sudah membudidaya di masyarakat.

Tantangan ini sama dengan bagaimana menghapus kebiasaan masyarakat untuk tidak memberi pegawai negeri yang melaksanakan tugasnya, contoh memberi barang kepada dosen pembimbing setelah dilakukannya ujian skripsi, memberi uang transportasi tambahan kepada pegawai KUA yang telah menikahkan, memberi imbalan kepada pegawai kelurahan yang telah menguruskan pembuatan KTP. Perbuatan-perbuatan itu semua merupakan titik awal dari perilaku korupsi yang sekarang sudah dikriminalisasi menjadi perbuatan tindak pidana korupsi sehingga perlu dilakukan upaya masif melakukan pencegahan maupun pemberantasan.

Khusus terkait kasus IG ini, walaupun sudah dapat dikenakan dengan pasal lain di UU No. 30 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pasal 12 huruf a, akan tetapi perlu dirumuskan norma dari trading in influence secara tersendiri. Hal ini mengingat tidak semua aparat penegak hukum dapat menerima kasus seperti IG ini masuk ke Pasal 12 huruf a.

Rumusan trading in influence  dapat mengacu pada definisi dari UNCAC 2003 Pasal 18, yaitu: pertama, Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun; kedua, Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Oleh karena itu revisi UU Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan akan tetapi tetap terbatas pada upaya mengatur kembali hal-hal yang belum masuk dalam undang-undang. Jadi, semangat revisi bukan mendekriminalisasi pasa-pasal yang sudah ada, akan tetapi upaya kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang oleh kebutuhan nasional dan internasional harus ditegaskan sebagai tindak pidana korupsi.

Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.-Dosen Hukum Bagian Pidana, Fakultas Hukum UNNES

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Agenda
  1. Call for Participants Pendampingan Klinik Manuscript Publikasi Jurnal Internasional

    July 10 @ 8:00 am - September 30 @ 5:00 pm
  2. Seminar Nasional: Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme

    October 25 @ 8:00 am - 5:00 pm
  3. Lawblillity#2

    3 November 2017 @ 8:00 am - 29 April 2018 @ 5:00 pm

Saiyek Saeka Praya

Pekerjaan berat dilakukan dengan kebersamaan pasti akan terasa ringan (Saiyek saeka praya)

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

Guru Besar

2016-03-14T15:19:08+00:00

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

Guru Besar

Pekerjaan berat dilakukan dengan kebersamaan pasti akan terasa ringan (Saiyek saeka praya)

Strategi Hidup

Ketenangan, Kesabaran dan Keikhlasan untuk Ibadah Adalah Awal Kebahagiaan Yang Sesungguhnya

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

Dekan

2016-03-14T15:19:18+00:00

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

Dekan

Ketenangan, Kesabaran dan Keikhlasan untuk Ibadah Adalah Awal Kebahagiaan Yang Sesungguhnya