logo

(024) 8507891

fh@mail.unnes.ac.id

Sekaran Gunungpati

Kota Semarang, 50229

07:00 - 16:00

Senin s.d Jumat

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Menjadi Fakultas Hukum Berwawasan Konservasi, Bereputasi Internasional, dan Berkarakter Pancasila

Mendudukan Posisi Makar

Aksi Super Damai 212 telah usai dengan benar-benar damai. Aksi tersebut berhasil menunjukkan betapa tokoh-tokoh pelaku menjunjung etika dan akhlaqul karimah tingkat tinggi. Jangankan terjadi kerusuhan, ranting dan rumput pun tidak ada yang tercerabut dari akarnya. Kita patut bersyukur dan berapresiasi atas keberhasilan menjaga kondusivitas aksi ini. Sirna kesan seram dan beringas yang selama ini tergambar dalam setiap aksi demonstrasi. Tidak ada kejadian benturan dan “pertempuran” saling ngotot antara rakyat -yang sedang melakukan aksi- dengan aparatur negara (aparatur keamanan). Namun demikian, sikap damai yang ada tersebut harus ternoda dengan adanya penangkapan beberapa aktivis yang kemudian dilekati dengan “delik makar”. Sebuah sebutan dan labelisasi yang mengerikan. Aksi busuk yang sarat dengan penelikungan dari belakang. Lalu apakah benar para aktivis tersebut patut dan pantas disebut sebagai pelaku makar?

Konon ceritanya, penangkapan aktivis yang dianggap makar tersebut berawal dari surat Sri Bintang Pamungkas yang dikirmkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Markas Besar TNI Cilangkap pada tanggal 1 Desember 2016 tempo hari. Surat tersebut sendiri berisi perihal usul yang bersangkutan agar diselenggarakan Sidang Istimewa dengan 3 agenda utama yaitu: pertama, perlunya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, dan ketiga, mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia. Surat tersebutlah yang menjadi dasar penangkapan tokoh-tokoh aktivis tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Penyidik langsung mengenakan Pasal Makar kepada eksponen tersebut. Pasal-pasal yang dijeratkan adalah Pasal 87, Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP, dan ditetapkan sebagai tersangka.

ada makar apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Jika dihubungkan dengan Pasal 107 KUHP yang dituduhkan, permulaan pelaksanaan yang dimaksud disini adalah  menggulingkan pemerintahan.

Tanpa bermaksud mencampuri urusan pro justisia, marilah kita cermati dengan seksama makna dari “makar” yang akhir-akhir ini menjadi topik hangat perbincangan. Secara umum makar senantiasa diartikan sebagai penggulingan kekuasaan, merebut pemerintahan dengan cara-cara tidak sah, dan cenderung dilakukan dengan kekuatan senjata. Maka tidak heran jika makar juga bersinonim dengan coup d ‘etat (lebih akrab dengan istilah kudeta). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian resmi tentang makar. KUHP hanya memberikan batasan unsur-unsur perbuatan yang dapat masuk dalam kategori makar. Dikatakan ada makar apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Jika dihubungkan dengan Pasal 107 KUHP yang dituduhkan, permulaan pelaksanaan yang dimaksud disini adalah  menggulingkan pemerintahan. Pasal 107 menegaskan ancaman pidana paling lama lima belas tahun bagi tindak pidana makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, sementara para pemimpinnya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Arti Yuridis

Dengan mendasar pada Pasal 87 dan Pasal 107 KUHP dapat ditegaskan bahwa makar hanya dapat terjadi jika dipenuhi dua unsur utama yaitu adanya niat untuk melakukan penggulingan pemerintahan, dan adanya permulaan pelaksanaan untuk penggulingan kekuasaan tersebut. Menyingkap niat memang tidak bisa dilakukan secara obyektif. Untuk dapat diketahui adanya niat, mutlak harus dihubungkan dengan perbuatan  riil  yang telah dilakukan oleh orang yang dilekati tuduhan makar tersebut. Sedangkan istilah permulaan pelaksanaan, secara teoretis  dapat ditelusuri dari tiga hal utama yaitu: pertama, secara obyektif apa yang dilakukan seseorang harus mendekatkan kepada delik/kejahatan yang dituju, dalam hal ini harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik penggulingan pemerintahan. Kedua, secara subyektif, dari sisi niat yang bersangkutan, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan pelaku ditujukan atau diarahkan secara langsung pada penggulingan pemerintahan itu. Dan ketiga, perbuatan yang telah dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Patut dipertanyakan disini apakah pengiriman surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Markas Besar TNI tersebut dianggap melawan hukum. Sejak kapan pengiriman surat (yang bukan berisi ancaman atau pemerasan) kepada lembaga negara dianggap sebagai delik dan patut disematkan pidana? Lebih jauh, kekhawatiran adanya penggulingan pemerintahan juga merupakan sikap yang berlebihan. Secara awam, penggulingan pemerintahan selalu bersinggungan dengan gerakan yang inconstitutional. Gerakan bawah tanah, menyusun kekuatan (bersenjata) secara sembunyi-sembunyi dan tentu dilakukan secara teratur, tertata rapi dan terencana dengan matang pada jauh-jauh hari. Secara yuridis, Pasal 88 bis KUHP menegaskan arti penggulingan pemerintahan (omwemteling) merupakan perbuatan dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Bukankah usul dalam surat tersebut justru konstitusional dan diakui dalam Undang-Undang Dasar? Secara yuridis formal, Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan tidak bermaksud untuk mengubah bentuk pemerintahan misalnya mengganti bentuk pemerintahan dari bentuk Demokrasi menjadi bentuk Monarkhi, Tirani atau Aristokrasi. Andaipun ada upaya penggantian pemerintahan, dalam surat tersebut juga menegaskan bukan dengan cara yang tidak sah (inconstitutional), justru ingin menempuh secara sah (constitutional), dan berupaya dalam ril jalur hukum.

Semakin terasa janggal apabila sangkaan kepada eksponen bangsa tersebut dijerat dengan Pasal 107 ayat (2) KUHP yang menyasar bagi pimpinan makar dalam hal ini penggulingan kekuasaan. Selain terlalu berlebihan jika Aksi Super Damai 212 tempo hari dikaitkan dengan adanya penggulingan pemerintahan, fakta di lapangan juga menyanksikan jika peran Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan merupakan pemimpin-pemimpin strategis dalam gerakan aksi damai di Jakarta tersebut. Ada baiknya untuk menimbang kembali penetapan tersangka kepada aktivis nasional tersebut dengan jerat perbuatan makar. Publik pasti akan menangkap kesan “ambigu” yang dipraktikkan negara karena terjadi paradoks praktik kenegaraan. Sikap paradoks dan cenderung membohongi publik ditunjukkan dari adanya penangkapan dan penetapan tersangka terhadap eksponen demokrasi, sementara Presiden juga turun bertakbir bersama massa.  Sebuah anekdot yang telanjang dari negeri ini.

Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H , M.H.

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian Suara Merdeka, November 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Saiyek Saeka Praya

Pekerjaan berat dilakukan dengan kebersamaan pasti akan terasa ringan (Saiyek saeka praya)

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

Guru Besar

2016-03-14T15:19:08+00:00

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

Guru Besar

Pekerjaan berat dilakukan dengan kebersamaan pasti akan terasa ringan (Saiyek saeka praya)

Strategi Hidup

Ketenangan, Kesabaran dan Keikhlasan untuk Ibadah Adalah Awal Kebahagiaan Yang Sesungguhnya

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

Dekan

2016-03-14T15:19:18+00:00

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

Dekan

Ketenangan, Kesabaran dan Keikhlasan untuk Ibadah Adalah Awal Kebahagiaan Yang Sesungguhnya