logo

(024) 8507891

fh@mail.unnes.ac.id

Sekaran Gunungpati

Kota Semarang, 50229

07:00 - 16:00

Senin s.d Jumat

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Menjadi Fakultas Hukum Berwawasan Konservasi, Bereputasi Internasional, dan Berkarakter Pancasila.

Memangkas Penularan Teror

BELUM pupus akhir cerita Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang disinyalir menjadi bagian dari gerakan radikalisme, publik dikejutkan dengan aksi peledakan bom di sejumlah titik wilayah Ibu Kota. Aksi teror yang dilakukan kemarin patut menjadi diskursus penting di negeri ini.

Sejarah tidak pernah lupa atas serangan gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat, dan setahun kemudian diikuti dengan aksi peledakan Sari Club dan Paddyís Pub di Legian Bali, bukan hanya lantaran besarnya jumlah korban yang mencapai ribuan nyawa melayang, tetapi juga lebih karena peristiwa tersebut menjadi tonggak awal ketersadaran umat manusia terhadap kejinya aksi terorisme, dan juga awal ditabuhnya genderang perang melawan terorisme.

Masyarakat yang awalnya berkeyakinan bahwa aksi tersebut hanya ada dan terjadi dalam film-film laga, ternyata tersaji di alam nyata. Masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia terbelalak dan setengah panik serta cepat mengadakan langkahlangkah yuridis untuk melindungi masyarakat dari aksi radikalisme, khususnya terorisme. Upaya penanggulangan diambil dengan sigap dan tangkas.

Umumnya, dunia internasional dan negara-negara nasional bereaksi dengan membentuk instrumen hukum.

Tengok saja reaksi yang muncul kemudian adalah UN Security Council mengeluarkan Resolusi Nomor 1373 beberapa hari setelah peledakan WTC yang mewajibkan kepada seluruh negara untuk bekerja sama secara sungguh- sungguh untuk mencegah dan memberantas terorisme, melalui peningkatan kerja sama antarnegara dan melaksanakan dengan penuh segala konvensi internasional yang berhubungan dengan terorisme.

Memang benar bahwa sejumlah masyarakat internasional yang tergabung dalam ikatan-ikatan regional sejak lama telah membentuk instrumen penanggulangan terorisme seperti:

States of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism, The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998), Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism (1999), dan Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (1999), PBB juga sudah mengeluarkan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (United Nations General Assembly Resolution-1997), dan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999), namun serangan teroris terhadap menara kembar WTC menjadi semacam batu pijak kesadaran bersama memerangi terorisme.

Ambil Langkah

Negara mengambil langkah hukum dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2002 dan diikuti dengan Perppu No 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Kedua Perppu ini pada perjalanannya akhirnya disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang- Undang No 15 Tahun 2003 dan Undang- Undang No 16 Tahun 2003.

Suatu aturan perundang-undangan yang lahirnya diawali dengan adanya Perppu jelas menandakan bahwa produk hukum tersebut dilatarbelakangi kondisi realita yang sangat genting dan memaksa. Dengan lahirnya Perppu tentang Terorisme itulah, istilah terorisme menjadi legal term yang semula hanya sebatas social and political term.

Secara legal formal, instrumen perundang- undangan terorisme ini telah berumur kurang lebih 15 tahun. Itu artinya bahwa Undang-Undang Terorisme ini bukanlah produk hukum yang baru diundangkan. Sebaliknya, keberlakuannya sudah sedemikian mapan, apalagi dalam perjalanannya undang-undang ini juga dilengkapi dengan sejumlah lembaga, sebutlah BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Tidak hanya lembaga tersebut, negara juga menyediakan satuan khusus dalam garda terdepan penyergapan terorisme yaitu Densus 88 antiteror, dan satuan-satuan lain yang melekat pada institusi formal negara.

Lalu apa yang salah? Mengapa sampai saat ini gerakan-gerakan radikal dan terorisme masih tumbuh subur di negeri ini? Tidak ada yang salah dalam Undang- Undang Terorisme, juga tidak ada yang salah dalam institusi-institusi yang menyokongnya.

Lahirnya pranata dan lembaga penanggulangan terorisme tersebut seharusnya hanya dipandang sebagai bagian saja dari keseluruhan kebijakan negara dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme.

Ia seyogiyanya tidak dibiarkan sendirian dalam menghadapi gempuran dan serbuan terorisme. Instrumen hukum (yuridis) hanyalah mampu menanggulangi fenomena-fenomena yang nampak dari gerakan radikalisme dan terorisme (kurieren am symptom). Hukum tidak akan mampu mengurai dan menyelesaikan faktor-faktor penyebab dari tindak pidana/kejahatan, apalagi terorisme.

Jauh-jauh hari, Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasikan faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan / kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok / serasi.

Dengan demikian dalam memerangi terorisme dan gerakan radikalisme di Nusantara ini tidak seyogyanya ditumpukan pada aspek yuridis formal (penal), tetapi juga meniadakan faktor kriminogennya. Tanpa itu, maka gerakan-gerakan terorisme dan radikalisme akan tetap patah tumbuh, hilang berganti. (50)

–– Dr Ali Masyhar Mursyid SH MH, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Tulisan ini pertama dipublikasikan di Suara Merdeka, 18 Januari 2016

sumber: unnes.ac.id

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Agenda
  1. Call for Participants Pendampingan Klinik Manuscript Publikasi Jurnal Internasional

    July 10 @ 8:00 am - September 30 @ 5:00 pm
  2. Seminar Nasional: Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme

    October 25 @ 8:00 am - 5:00 pm
  3. Lawblillity#2

    3 November 2017 @ 8:00 am - 29 April 2018 @ 5:00 pm

Saiyek Saeka Praya

Pekerjaan berat dilakukan dengan kebersamaan pasti akan terasa ringan (Saiyek saeka praya)

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

Guru Besar

2016-03-14T15:19:08+00:00

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

Guru Besar

Pekerjaan berat dilakukan dengan kebersamaan pasti akan terasa ringan (Saiyek saeka praya)

Strategi Hidup

Ketenangan, Kesabaran dan Keikhlasan untuk Ibadah Adalah Awal Kebahagiaan Yang Sesungguhnya

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

Dekan

2016-03-14T15:19:18+00:00

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

Dekan

Ketenangan, Kesabaran dan Keikhlasan untuk Ibadah Adalah Awal Kebahagiaan Yang Sesungguhnya